Keberhasilan meraih predikat infomatif pada pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2022 mendorong Institut Teknologi Padang (ITP) meningkatkan kinerja layanan informasi yang kreatif dan inovatif, serta menjawab tantangan dalam menyajikan layanan informasi yang selaras dengan era revolusi industri 4.0. Sebagai Badan Publik, ITP mendukung penuh Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 beserta peraturan turunannya. Secara konsisten ITP menempatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai program prioritas dalam mendorong optimasi publik terhadap akses informasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip ITP yang tertuang dalam Statuta ITP yaitu akuntabilitas dan transparansi, ITP terus berupaya dalam meningkatkan kinerja dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang berkualitas dalam pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi. ITP percaya keterbukaan informasi adalah kunci menegakkan transparansi dan akuntabilitas yang menjamin pemenuhan hak public dalam kerangka Good Governance. Pada Tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ITP melakukan serangkaian program inovasi dan kolaborasi dalam rangka implementasi Keterbukaan Informasi Publik, kualitas layanan terus ditingkatkan dan diintegrasikan dengan komunikasi publik guna memaksimalkan dukungan publik terhadap kinerja Badan Publik.“Sebagai bentuk akuntabilitas atas amanah yang diterima, kami berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik, dengan terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana pendukungnya. Disamping itu, inovasi dan kolaborasi terus dilakukan dengan berbagai pihak yang berasal dari beragam bidang, sehingga diharapkan dapat memperkaya prespektif kami dalam menciptakan pelayanan publik yang bersinergi dan dan kolaboratif, “ ujar Anna Syahrani, M.Eng selaku Kepala Biro Humas, Kerja Sama, dan Promosi ITP.Dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi yang berkualitas global ITP terus menjalin kolaborasi dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Pada Tahun 2023 ITP memperluas jaringan kerja sama bersama lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan Dunia Usaha Dunia Industri. ITP berhasil menyelenggarakan hilirisasi riset penelitian produk karya dosen dan mahasiswa ITP, yakni Produk Water Afro Treatment yang bekerja sama dengan Polda Sumatera Barat dan Produk Hexacopter dalam Pengambilan Fotogrametri yang menggandeng PT Frog Indonesia.ITP membangun jejaring dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri yaitu Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Pakuan Bogor (UNPAK) untuk mewujudkan peningkatan kerja sama akademik. ITP juga memperkuat perluasan akses dan pengembangan akademik, riset, serta inovasi pendidikan tinggi pada kancah internasional melalui penjajakan kerja sama bersama perguruan tinggi mancanegara, diantaranya Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Cambodia University of Technology and Science, dan Taylor’s University.ITP turut mendorong peran aktif dan kontribusi dari para pakar dan akademisi ITP dalam memberikan ide serta gagasan membahas isu dan topik aktual, mendukung Keterbukaan Informasi Publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inovasi layanan informasi publik lainnya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Perundungan ITP yang merupakan sebuah upaya dalam menfasilitasi civitas akademika untuk mengatasi segala bentuk perundungan dilingkungan ITP.Inovasi dan kolaborasi yang telah diselenggarakan ITP sejalan dengan transformasi digital yang dilakukan pemerintah, layanan digital E-PPID merupakan sarana pelayanan dan penyediaan informasi publik berbasis online melalui website PPID. Dalam rangka mengoptimalkan layanan informasi publik bagi masyarakat, ITP menyediakan layanan daring yaitu melalui email, whatsapp, dan nomor telfon yang siap melayani permohonan informasi dan pengaduan. Selanjutnya untuk memperluas jangkauan penyebarluasan informasi, ITP mengoptimalkan kanal media sosial ITP. Selain itu, ITP juga membangun sejumlah sistem informasi terintegrasi untuk mendukung pelayanan Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya pemutakhiran struktur organisasi, pengembangan situs web, evaluasi dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).Disamping itu, layanan tatap muka juga terus ditingkatkan, ITP menghadirkan Pusat Layanan Terpadu (PLT) ITP yang memudahkan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayan publik dalam satu tempat dan satu kesatuan pengelolaan, sehingga layanan lebih efektif dan efesien. PLT meliputi layanan konsultasi dan perizinan, salah satunya pelayanan informasi publik yang dilengkapi sarana dan prasarana ramah kaum rentan, seperti tersedianya informasi prosedur layanan dan jalur khusus disabilitas.Pelayanan ini diselenggarakan dalam mewujudkan pelayanan informasi yang inklusif, menjamin setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi serta berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik. Seluruh upaya tersebut merupakan wujud nyata komitmen ITP meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik demi mensukseskan pembangunan nasional untuk Indonesia maju. Penyelenggaraan PPID yang transparan, akuntabel, dan professional secara internal di lingkungan ITP akan berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Selain itu, secara eksternal akan memacu pertumbuhan mutu pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kredibilitas lembaga yang akuntabel dan berintegritas.Komitmen ITP dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik telah mengantarkan ITP meraih berbagai prestasi serta memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, mitra, dan pihak lainnya. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya ITP memenangkan hibah pendanaan dari Kemendikbud diktiristek seperti hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM), Program Matching Fund, dan hibah pendanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat dosen vokasi Tahun Anggaran 2023.Created By Widia/Humas ...

Institut Teknologi Padang (ITP) bersama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Sekolah Menengah se-Sumatera Barat (SUMBAR) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev) Tahun 2023. Kegiatan Bimtek ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bertempat di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (23/08). Kegiatan BIMTEK Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev) Tahun 2023 ini dihadiri oleh Kepala LLDIKTI Wilayah X, Afdalisma, S.H., M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Suryanto, S.Pd., M.Pd., Komisioner dan staf KI Provinsi Sumbar, pimpinan Sekolah Menengah, dan pimpinan PTS, ITP diwakili oleh Kepala Biro Humas, Kerja sama, dan Promosi ITP, Anna Syahrani, M.Eng.Dalam sambutannya, Afdalisma menyampaikan keterbukaan Informasi Publik merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang melekat pada setiap Badan Publik. Sehingga, seluruh Badan Publik bertanggung jawab menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik. “Merujuk pada peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan ciri penting negara demokratis. Berdasarkan dasar hukum tersebut dan selaras dengan era revolusi 4.0 saat ini, pemerintah mendorong seluruh Badan Publik untuk memberikan dan menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku guna terciptanya iklim transparansi, “ jelas ia.Arif Yumardi, S.T selaku Wakil Ketua KI Sumbar menuturkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi berlangsung dari Agustus 2023 hingga Desember 2023, terdapat 10 Kategori pada Monev Komisi Informasi Sumbar. Ia menambahkan Badan Publik wajib transparan dalam menyampaikan informasi publik, ini merupakan pelaporan dari Badan Publik terhadap dana yang telah dianggarkan pemerintah terhadap tata kelola penyelenggaraan Badan Publik.Ia mengungkapkan bagi perguruan tinggi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi bagian penting dari Penerimaan Mahasiswa baru untuk meningkatkan kelas melalui akses informasi pada website resmi PPID. Hal ini sebagai wujud nyata bahwa perguruan tinggi dalam pengelolaan informasi mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, dan good governance.Pada kegiatan Bimtek Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023, terdapat dua sesi penyampaian materi, materi pertama disampaikan oleh Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si selaku Komisioner Komisi Informasi Sumbar dan Ketua Pelaksanan Monev KI Sumbar 2023. Dalam pemamaparan materi, ia menyampaikan peserta yang mengikuti Bimtek adalah Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi yang terpilih berdasarkan evaluasi tahunan Komisi Informasi Sumbar.“Pelaksanaan Monev ini bertujuan untuk menilai konsistensi Badan Publik dalam menyediakan dan memberikan layanan Informasi Publik, serta mengevaluasi implementasi strandar layanan Informasi Publik pada Badan Publik. Indikator penilaian meliputi digitalisasi, jenis informasi, kualitas informasi, komitmen organisasi, sarana, dan prasarana, serta inovasi dan strategi ,” ucap Tanti.Tanti menerangkan, Monev Keterbukaan Informasi Publik akan dimulai dengan pengisian kuesioner awal hingga presentasi akhir oleh tiga pemuncak Monev. Dalam pengisian data Monev, Badan Publik harus menunjukkan dan melampirkan seluruh bukti-bukti pendukung melalui foto atau link dokumen, penyajian data atau informasi yang dikelola harus mengikuti alur pengelolaan PPID yang telah diatur oleh Undang-undang yang berlaku. Materi selanjutnya terkait E-Monev disampaikan oleh Reza Rezki Herlinda, S.E selaku Asisten Ahli Komisi Informasi Sumbar, ia menjelaskan E-Monev merupakan sebuah sistem informasi yang diluncurkan oleh Komisi Informasi Sumbar guna menghimpun data dan informasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Peserta Bimtek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev) Tahun 2023 dapat mengakses melalui laman resmi E-monev Komisi Informasi Sumbar emonev.kisb.sumbarprov.go.id untuk melakukan pengisian kuisioner secara online. Sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan menjunjung tinggi prinsip transparan dan akuntabel, ITP mendorong Komisi Informasi Sumbar untuk transparan, informatif, dan professional dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev) Tahun 2023. Sehingga, tercipta ekosistem penguatan Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.Foto : Komisi Informasi SumbarCreated By Widia/Humas ...

Institut Teknologi Padang (ITP) melaksanakan seleksi verifikasi dan wawancara bagi calon mahasiswa baru penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024. Seleksi verifikasi dan wawancara ini diikuti oleh peserta yang sudah dinyatakan lulus penerimaan mahasiswa baru ITP pada 16 Agustus 2023,  bertempat di Aula Gedung D Kampus I ITP, serta diselenggarakan selama dua hari dimulai dari tanggal 23 hingga 24 Agustus 2023.Dalam penyampaian laporan kegiatan, Ketua Pelaksana seleksi verifikasi dan wawancara KIP Kuliah ITP, Dr. Harison, M.Kom mengatakan dari kuota yang telah ditetapkan oleh LLDIKTI Wilayah X, kita telah melakukan seleksi administrasi terhadap 500 pendaftar jalur beasiswa KIP Kuliah. Pada tahap seleksi verifikasi dan wawancara terpilih 107 orang calon penerima program beasiswa KIP Kuliah setelah melewati seleksi yang cukup ketat.“Wawancara KIP Kuliah menggunakan kriteria penilaian yang telah diatur oleh Kemendikbud ristekdikti yang terdiri dari beberapa aspek penilaian dan ketentuan administrasi lainnya. Pada tahap seleksi verifikasi dan wawancara ini harapannya mahasiswa dapat menyampaikan dengan baik profil diri agar beasiswa yang diberikan sesuai dengan sasaran program beasiswa ,” ujarnya.Dr. Harison menekankan bahwa dalam kelulusan KIP Kuliah Tahun Akademik 2023/2024 ini terdapat dua skema kelulusan, pada skema pertama penerima KIP Kuliah menerima bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup. Sedangkan, pada skema kedua penerima KIP Kuliah hanya menerima bantuan pendidikan saja.Rektor ITP Dr.Ir. Hendri Nofrianto menuturkan tahap verifikasi dan wawancara adalah proses menyamakan presepsi antara lembaga pendidikan dan calon penerima beasiswa KIP. Ia menambahkan tim pewawancara berasal dari masing-masing Program Studi (Prodi) yang ada di ITP, tim pewawancara akan menggali kemampuan ekonomi dan kemampuan akademik peserta seleksi beasiswa KIP Kuliah.“Selain aspek akademik dan finansial, tim pewawancara juga akan menggali karakter dari peserta calon penerima beasiswa KIP Kuliah, termasuk pengalaman organisasi yang dimiliki oleh peserta seleksi. Kita ingin merekrut mahasiswa yang punya karakter unggul, karena kemampuan akademis dapat dilatih namun karakter adalah nilai diri yang sangat berharga, Indonesia menunggu anak  muda yang punya karakter unggul ,“ tutur Rektor.Ia mengungkapkan sasaran dari program KIP Kuliah adalah memberikan akses pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa yang berprestasi baik prestasi akademik maupun non-akademik, namun terbatas secara finansial. Sehingga ITP berkomitmen untuk dapat menyalurkan beasiswa ini kepada para calon mahasiswa yang membutuhkan, sehingga akses pendidikan tinggi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.Created By Widia/Humas ...

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi bersisian erat dengan perkembangan kurikulum pembelajaran yang ada di dunia pendidikan. Dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berorientasi pada pemenuhan kompetensi dan kualitas lulusan perguruan tinggi yang selaras dengan perkembangan zaman. Dalam rangka implementasi program MBKM Institut Teknologi Padang (ITP) melalui Program Studi (Prodi) Teknik Geodesi menyelenggarakan pendampingan revisi kurikulum menuju Kurikulum Outcome Based Education (OBE) berintegrasi kebijakan MBKM. Reformulasi kurikulum ini digelar secara luring pada tanggal 31 Juli hingga 1 Agustus 2023 bertempat di Ruang Sidang Utama ITP.Pelaksanaan pendampingan penyusunan kurikulum ini menghadirkan pakar kurikulum bidang Teknik Geodesi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Ir. Leni Sophia Heliani, ST., M.Sc., yang telah berpengalaman dalam bidang kurikulum OBE dan pengurusan akreditasi IABEE ( Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). Fokus pembahasan pada pendampingan ini adalah menyusun kurikulum yang terintegrasi dengan program MBKM, dimana rancangan kurikulum dan asesmennya mengacu pada visi ITP serta visi Prodi Teknik Geodesi ITP. Kegiatan pendampingan dibagi dalam dua sesi, pada sesi pertama Dr. Leni menyampaikan materi tentang konsep dan prinsip OBE, Tujuan Pendidikan Program, dan Capaian Pembelajaran Kurikulum OBE. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu pendampingan penyusunan rancangan pembelajaran dan asesmen kurikulum OBE menuju akreditasi IABEE Prodi Teknik Geodesi ITP.“Kurikulum OBE ini berfokus pada pencapaian outcome yang spesifik dan konkrit, disamping itu kita juga harus melaksanakan proses edukasi. Oleh karena itu, dalam proses edukasi OBE melibatkan tiga komponen utama, yaitu melakukan restrukturisasi kurikulum, restrukturisasi asesmen, dan restrukturisasi manajemen pelaporan merefleksikan ketercapaian dari pembelajaran tingkat tinggi, “ ucap Dr. Leni.Ia menjelaskan didalam kurikulum OBE posisi dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus konkrit dan terukur, artinya kurikulum OBE adalah suatu proses pendidikan yang diawali dengan gambaran yang jelas mengenai struktur kurikulum dan instrumen dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Gambaran ini harus diketahui oleh seluruh penyelenggara kurikulum meliputi pengelola program studi, tim kurikulum, dosen, mahasiswa, alumni, hingga stake holder atau pengguna lulusan.Dalam kegiatan ini turut hadir Dekan Fakultas Teknik ITP, Prof. Maidiawati, Dr.Eng dan seluruh dosen Prodi Teknik Geodesi ITP. Dalam sambutannya, Dekan sangat mengapresiasi kegiatan pendampingan revisi kurikulum menuju kurikulum OBE yang diselenggarakakan oleh Prodi Teknik Geodesi ITP. “Semoga revitalisasi kurikulum ini dapat menghadirkan ekosistem pendidikan yang inovatif dan kolaboratif guna mencapai perguruan tinggi yang unggul” papar Prof. Maidiawati.Dwi Marsiska Driptufany, S.Pd, M.Si selaku Direktur Akademik Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Prodi Teknik Geodesi ITP, mengatakan kurikulum OBE berpedoman pada aspek profil lulusan dan CPL, CPL ini menjadi acuan bagi Prodi untuk merancang struktur kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja lulusan. Dalam redesain kurikulum ini Prodi juga akan melibatkan stake holder dan pengguna lulusan dalam penentuan atau masukan terhadap profil lulusan.“Penyelenggaraan revisi kurikulum menuju kurikulum OBE merupakan program prioritas dalam rancangan program kerja Prodi Teknik Geodesi ITP tahun 2023. Dengan bantuan hibah PKKM percepatan penyelenggaraan revisi kurikulum menuju kurikulum OBE dapat terlaksana, selain itu hibah PKKM memberikan kemudahan akses menuju perusahaan atau pengguna lulusan sebagai unsur penting dari revisi kurikulum, “ ujar Direktur Akademik PKKM ITP pada Senin (21/08).Ia menuturkan penyelenggaraan penilaian dan evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali, hal ini bertujuan untuk meninjau proses pembelajaran agar sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi. Ia menambahkan kurikulum OBE rencananya akan diimplementasikan pada semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024, sebagai langkah komprehensif Prodi Teknik Geodesi ITP dalam meningkatkan mutu dan kualitas lulusannya.“Harapannya, dosen dan mahasiswa yang terlibat dapat mengimplementasikan kurikulum OBE sesuai dengan rancangan dan konsep yang telah dirumuskan. Sehingga, seluruh cita-cita untuk kurikulum dapat tercapai dan menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas global, “ tutup ia.Created By Widia/Humas ...

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Tujuan tersebut menggambarkan sebuah cita-cita luhur dalam membangun sumber daya manusia yang unggul guna tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera.   Namun, realitanya keadilan pendidikan yang sejatinya milik anak negeri Indonesia terhambat oleh berlakunya kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). PTN-BH yang sejatinya bertujuan menciptakan lingkungan perguruan tinggi berkualitas World Class University (WCU) dalam pelaksanaannya terindikasi melakukan penyimpangan regulasi. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah X-A Sumatera Barat, Dr. Hendri Nofrianto, menjelaskan kebijakan PTN-BH yang telah berjalan selama empat hingga lima tahun terakhir di Provinsi Sumbar selama ini tidak berorientasi pada jumlah penerimaan mahasiswa baru, karena targetnya WCU maka PTN berorientasi pada kualitas dan optimalisasi jenjang magister dan doktoral sesuai desain awal kebijakannya. Fenomena faktual yang kita hadapi pada penyelenggaraan PMB tahun akademik 2023/2024 adalah terjadinya tren komersialisasi di perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan PMB jalur seleksi mandiri tanpa batas yang minim pengawasan dan pantauan dari pemerintah. Sehingga hal ini berdampak pada menurunnya daya serap mahasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menurut Ketua APTISI Wilayah X-A Sumbar apabila dibandingkan antara PTS dan PTN itu sangat jauh perbedaannya, PTS mengelola institusinya memanfaatkan pendanaan mandiri, sedangkan PTN memanfaat bantuan dan dukungan dana dari pemerintah, sehingga tidak ada kesempatan bersaing dengan upaya yang kita inginkan. Persoalan saat ini perlu adanya intervensi dari pemerintah selaku regulator untuk mengontrol PTN yang menyelenggarakan seleksi mandiri tanpa batas, yang berdampak pada berbagai sektor.   “Belum lagi permasalahan skema uang kuliah tunggal yang sangat memberatkan mahasiswa, sehingga apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada monitoring dari pemerintah dikhawatirkan akses pendidikan tinggi hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas atas. Selain itu, apabila kebijakan ini berdampak pada kolapsnya satu-persatu PTS, berapa jumlah dosen dan karyawan yang harus dirumahkan dan mengakibatkan pengangguran besar-besaran disektor pendidikan, “ tutur ia.   Kebijakan yang tidak disertai pengawasan ini sangat berdampak pada banyak sektor, tidak hanya sektor pendidikan tetapi juga pada sektor lainnya. Harapannya pemerintah dapat menfasilitasi para pimpinan PTN dan PTS untuk saling berdiskusi dan mengevaluasi penyelenggaraan regulasi PTN-BH ini. sehingga tercipta kenyaman konsep belajar mengajar terutama di Provinsi Sumbar dalam bingkai demokrasi.   “Kami berharap perguruan tinggi yang telah PTN-BH ini bersama-sama saling bergandengan tangan dengan PTS menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dalam upaya pembenahan dan kemajuan pendidikan, selama ini PTS hormat terhadap rambu-rambu yang diberikan oleh kemendikbud ristedikti. Harapannya tujuan mencerdaskan anak bangsa dapat tercapai sehingga pendidikan di Indonesia semakin maju dan berdaya saing, “ tutup Ketua APTISI Wilayah X-A Sumbar. Created By Widia/Humas ...